presiden-yoon-suk-yeol-diduga-izinkan-penembakan-selama-darurat-militer-di-korea-selatan

miamijaialai – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dilaporkan telah mengizinkan militer untuk menggunakan senjata api jika diperlukan untuk memasuki gedung parlemen selama upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer. Izin tersebut terungkap dalam laporan jaksa yang diterima AFP pada Sabtu (28/12).

Ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun menyebutkan bahwa Yoon berjanji pada 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan. Yoon, yang diskors dari tugasnya oleh parlemen bulan ini, sedang diselidiki atas upayanya untuk menghapus pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik dan menyebabkan pemakzulannya.

Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika diperlukan untuk memasuki gedung parlemen. “Apakah kalian masih belum masuk? Apa slot kamboja yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti harus menembak,” kata Yoon kepada Lee, menurut laporan kejaksaan tersebut.

Yoon juga diduga memberi tahu Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk “segera masuk” ke Majelis Nasional karena kuorum untuk pencabutan deklarasi darurat militer belum tercapai. “Jadi, cepatlah masuk ke Majelis Nasional dan bawa keluar orang-orang di dalam ruangan, dan dobrak pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” demikian kutipan pernyataan Yoon dalam laporan tersebut.

presiden-yoon-suk-yeol-diduga-izinkan-penembakan-selama-darurat-militer-di-korea-selatan

Setelah anggota parlemen menyerbu gedung parlemen dan memberikan suara 190-0 untuk membatalkan deklarasi Yoon pada dini hari 4 Desember, laporan tersebut menyebutkan bahwa Yoon memberi tahu Lee, “Bahkan jika itu dicabut, saya dapat mengumumkan darurat militer untuk kedua atau ketiga kalinya, jadi teruskan saja.”

Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa tersebut, menyatakan bahwa laporan itu merupakan “laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat.”

Deklarasi darurat militer oleh Yoon terjadi setelah pertikaian anggaran antara partai Yoon dan oposisi. Beberapa hari kemudian, Yoon menyampaikan permintaan maaf dalam pidatonya atas “kecemasan dan ketidaknyamanan” yang terjadi, dan berjanji bahwa tidak akan ada deklarasi darurat militer kedua.

Mantan Menteri Pertahanan, Kim, ditangkap bulan ini atas keterlibatannya dalam upaya darurat militer yang gagal. Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk oposisi yang menuntut pengunduran diri Yoon dan memulai proses pemakzulan jika dia tidak mundur.